Lompat ke konten utama

Edisi

humaniora

6,522 berita
Semua Rubrik 180

SOLO—Menyusul rencana program sertifikasi lulusan sekolah menengah kejuruan (SMK), sejumlah sekolah melakukan standarisasi mutu. Kendati demikian, jumlah SMK di Indonesia yang mencapai 11.720 sekolah, menyebabkan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) tak bisa sekaligus menyelenggarakan sertifikasi. Langkah strategis yang dilakukan adalah membentuk kluster SMK rujukan, yang menjadi koordinator lima hingga 10 SMK kecil di sekitarnya. Direktur Pembinaan SMK Dirjen Pendidikan Menengah Kemendikbud, Mustaghfirin Amin mengatakan, selain bertugas sebagai koordinator, SMK rujukan juga berfungsi menjadi quality control dan quality assurance bagi SMK lain-nya. “SMK rujukan bertugas menjamin mutu SMK-SMK di sekitarnya. Dengan jumlah total 11.720 sekolah, kami memiliki 1.650 SMK rujukan,” kata dia kepada wartawan di Hotel Novotel, Solo, Kamis (6/11). Mustaghfirin memaparkan ada sejumlah kriteria yang harus dipenuhi SMK agar dapat ditetapkan menjadi SMK rujukan. Diantaranya, memiliki siswa lebih dari seribu orang. Kemudian jumlah guru produktif lebih dari 75 orang, lahan yang siap dikembangkan seluas lebih dari 5.000 meter persegi, serta memiliki jaringan kerjasama dengan industri. Syarat berikutnya adalah fasilitas sarana pembelajaran yang baik, letak sekolah strategis, kinerja baik termasuk di ujian nasional (unas), dan menguasai dua bahasa asing. Mustagfirin mengatakan sekolah-sekolah yang ditetapkan menjadi SMK rujukan ini nantinya tidak hanya mencerdaskan siswanya sendiri. Tetapi mereka dituntut untuk memiliki lima sampai10 unit SMK aliansi. “Saat ini kami punya 128 paket keahlian dan dibuka sesuai dengan kebutuhan masyarakat yang ada di lingkungan sekitarnya,” tutur dia. Kepala SMK Negeri 2 Solo, Susanta, membenarkan bahwa sekolah yang dipimpinnya menjadi salah satu sekolah rujukan. Karena itulah, SMK lainnya bisa mempergunakan fasilitas belajar-mengajar di SMK Negeri 2. (Mariyana Ricky P.D.)

humaniora ·